Kegiatan dialog kebangsaan yang dilakukan oleh pemerintah, diwakili oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar, dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, menunjukkan komitmen yang kuat dalam menangkal paham radikalisme dan terorisme di Indonesia.
Pernyataan dari Tjahjo Kumolo tentang memberikan sanksi tegas terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti memiliki pandangan atau paham radikal serta terlibat dalam jaringan terorisme adalah langkah yang penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara. Penonaktifan dan pemecatan ASN yang terlibat merupakan sinyal keras bahwa pemerintah tidak akan mentolerir perilaku yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.
Langkah-langkah ini juga sejalan dengan upaya reformasi birokrasi untuk menjadikan birokrasi Indonesia bebas dari pengaruh radikalisme dan terorisme. Dengan memastikan bahwa ASN mengabdi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan aturan yang berlaku, pemerintah berusaha membangun birokrasi yang profesional dan berkualitas.
Penting untuk terus melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap radikalisme dan terorisme, serta melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat sipil, dalam upaya menjaga keamanan dan kedamaian negara.
