Penghapusan tenaga kerja honorer yang diumumkan oleh Menteri Tjahjo Kumolo tampaknya merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme dan stabilitas dalam administrasi publik. Dengan menghapuskan status honorer dan mengalihkan mereka ke dalam skema outsourcing dengan gaji sesuai UMR setempat, pemerintah mungkin bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pekerja dan memastikan bahwa mereka mendapatkan upah yang layak.
Selain itu, rencana untuk merekrut calon pegawai negeri sipil (CPNS) sesuai dengan kebutuhan dan keahlian masing-masing juga merupakan langkah yang positif dalam memperkuat administrasi publik dengan personel yang terampil dan berkualitas.
Bagi guru honorer, partisipasi dalam program P3K (PPP atau PPPK) juga bisa menjadi peluang untuk meningkatkan status mereka dan meningkatkan standar profesionalisme dalam bidang pendidikan.
Namun, implementasi dari kebijakan ini kemungkinan akan memerlukan perencanaan yang matang dan pemantauan yang cermat untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan bahwa tujuan akhir dari peningkatan kualitas layanan publik dapat tercapai.
