Ratusan supir truck memilih memarkir kendaraan mereka di terminal Sritanjung, Kabupaten Banyuwangi, pada Selasa (4/01/22), sebagai bentuk protes terhadap penolakan aturan normalisasi over dimensi atau over loading (ODOL). Tuntutan ini merupakan respons terhadap target pemerintah Indonesia pada tahun 2023 untuk mengeliminasi kendaraan yang melakukan over loading dan over dimensi. Namun, terdapat ketegangan karena kebijakan ini dianggap memberatkan para supir.
Setelah serangkaian aksi demo, akhirnya tercapai kesepakatan antara para supir truck dan beberapa instansi terkait. Pertemuan tersebut dihadiri oleh PLT Kepala Dinas Perhubungan, Dwi Yanto, Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XI Jawa Timur, Toni Agus Setiono, Kepala Kesbangpol Muhammad Lutffi, serta anggota DPR RI komisi V Sumail Abdullah.
Melalui negosiasi yang intensif, disepakati adanya kelonggaran bagi para supir truck. Mereka akan diberikan jangka waktu lebih panjang, sekitar 6 bulan, untuk melakukan normalisasi kendaraan dan memperoleh surat pernyataan bahwa dimensi kendaraan telah memenuhi standar saat melakukan uji kendaraan. Kesepakatan ini berlaku di seluruh daerah di Indonesia.
Kesepakatan ini menjadi titik tengah yang berhasil ditemukan antara kepentingan para supir truck dan kebijakan pemerintah. Ini menunjukkan pentingnya dialog dan kolaborasi dalam menyelesaikan konflik serta memastikan keberlanjutan dalam pengelolaan transportasi darat di Indonesia. Semoga kesepakatan ini memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.
